Komisi I DPRD Kalteng Kunker ke Seruyan, Dorong Optimalisasi Pajak Kendaraan dan Penguatan Layanan Samsat

Kuala Pembuang, Zona Kalimantan – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Seruyan dalam rangka memperkuat sinergitas strategi intensifikasi pemungutan pajak pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Dalam agenda tersebut, rombongan Komisi I DPRD Kalteng meninjau langsung pelayanan di UPT-PPD Samsat Seruyan, guna melihat secara langsung operasional pelayanan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Rombongan dipimpin oleh Ir H Muhajirin dan Anggota DPRD Kalteng lainnya, H Sudarsono, Pipit Setyorini, Yeni Maria Marselina, Purdiono, Hj Kasri Yani, Armada, Dr Toga H Nadeak, Drs Yohanes Freddy Ering dan Endang Susilawatie

Ir H Muhajirin menyampaikan, kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan sekaligus penguatan koordinasi antara DPRD dan mitra kerja, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Kebetulan kami dari Komisi I DPRD Kalteng ini salah satu mitra kerja kami adalah Badan Pendapatan Daerah. Maka kunjungan ini kami manfaatkan untuk menggali langsung kendala yang masih dihadapi, termasuk optimalisasi pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya penguatan layanan di luar Kuala Pembuang, terutama melalui Samsat keliling yang dinilai masih perlu dioptimalkan, khususnya di Kecamatan Hanau.

“Penggalian PKB di luar Kuala Pembuang, seperti pelayanan Samsat keliling di Kecamatan Hanau, harus lebih dioptimalkan lagi,” tegasnya.

Sementara itu, H Sudarsono menambahkan bahwa kehadiran Komisi I DPRD Kalteng juga bertujuan untuk meminta dukungan konkret dari Pemerintah Kabupaten Seruyan agar memfasilitasi operasional Samsat secara maksimal.

Menurutnya, penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) membuat pembagian hasil pendapatan pajak menjadi lebih besar bagi kabupaten, sehingga penguatan pelayanan menjadi sangat strategis.

“Kami mendorong Pemkab Seruyan agar mendukung operasional Samsat secara baik, mulai dari kendaraan operasional hingga sarana kantor, demi mendukung optimalisasi pendapatan,” jelasnya.

Khusus untuk Kecamatan Hanau, yang dinilai memiliki potensi objek pajak cukup besar, Komisi I DPRD Kalteng meminta agar pelayanan Samsat tidak hanya dilakukan sekali dalam sebulan.

“Pelayanan Samsat di Hanau harus ditingkatkan, bukan hanya sekali sebulan, tapi lebih sering. Termasuk kepastian jadwal pelayanan, karena ada keluhan masyarakat akibat jadwal yang tidak menentu,” ungkap Sudarsono.

Bahkan, pihaknya berharap ke depan dapat tersedia pelayanan Samsat sepanjang waktu di wilayah tersebut, meskipun saat ini masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia di Samsat Seruyan.

“Kami juga akan bertemu langsung dengan Bupati Seruyan untuk meminta dukungan agar pelayanan Samsat di Kecamatan Hanau bisa bergerak maksimal. Dengan begitu, pendapatan daerah meningkat dan pembagian hasil antara Provinsi Kalteng dan Kabupaten Seruyan bisa lebih optimal,” pungkasnya. (ZK-red)