Wakil Bupati Barito Utara Tegaskan RKPD 2027 Harus Berbasis Data dan Fakta

Zona Kalimantan, Muara Teweh – Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027 Kabupaten Barito Utara resmi ditutup dengan arahan strategis dari Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan, yang menekankan bahwa pembangunan daerah harus berdiri di atas fondasi data akurat dan terukur.

Dalam arahannya di forum yang digelar Pemerintah Kabupaten Barito Utara tersebut, Wakil Bupati menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh lagi didasarkan pada asumsi atau persepsi semata, tetapi harus berbasis angka dan fakta yang valid.

“Membangun daerah tidak bisa pakai ‘katanya’, harus jelas angka-angkanya. Data BPS itu acuan kita,” tegasnya, merujuk pada data resmi dari Badan Pusat Statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Wakil Bupati menjelaskan bahwa data bukan sekadar deretan angka, melainkan instrumen penting dalam membangun peradaban yang lebih maju dan berkelanjutan. Data kependudukan, tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga distribusi bantuan dan hibah harus menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Menurutnya, kebijakan tanpa basis data berisiko melahirkan program yang tidak tepat sasaran. Sebaliknya, data akurat dan terintegrasi memungkinkan pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Dengan data yang presisi, kita bisa merencanakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga bantuan sosial secara lebih adil dan merata. Inilah cara kita membangun peradaban yang terukur,” ujarnya.

Selain pentingnya data statistik, Wakil Bupati juga menyoroti aspek teknis perencanaan, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Detail Engineering Design (DED).

Ia menegaskan RDTR harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah karena tata ruang yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi investor serta arah pengembangan kawasan perdagangan, industri, pertanian, dan permukiman.

Tak hanya itu, perangkat daerah teknis juga diinstruksikan segera merampungkan DED setiap proyek infrastruktur, terutama pembangunan jalan dan jembatan.

“Jangan sampai kita bangun tanpa perhitungan detail. Setiap jembatan dan jalan harus jelas desainnya, manfaatnya, dan dampaknya terhadap pergerakan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa keberhasilan Program GASPOL 11.12 tidak boleh hanya terlihat di laporan atau capaian administratif. Program tersebut harus dibuktikan dengan dampak nyata bagi masyarakat.

“Keberhasilan program bukan di laporan, tapi di lapangan. Rakyat harus merasakan perubahan yang konkret,” tandasnya.

Penutupan Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini diharapkan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam merancang pembangunan yang lebih terukur, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Wln)