Zona Kalimantan, Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Wagub Kalteng) H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna (Rapur) ke-11 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, yang juga sekaligus dirangkaikan dengan Rapat Paripurna ke-1 (Pembukaan) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026.
Kegiatan Rapat Paripurnna dipimpin Ketua DPRD Arton S. Dohong, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Senin (5/1/2026).
Rapat paripurna itu dihadiri oleh para anggota DPRD, unsur Forkopimda, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Leonard S. Ampung, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng.
Agenda rapat paripurna diisi penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kalteng dari lima daerah pemilihan (dapil) yang dilaksanakan pada 2–9 November 2025.
Laporan itu memuat berbagai aspirasi masyarakat di sejumlah bidang, seperti infrastruktur, pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sosial dan kepemudaan, pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan.
Mendengar hasil reses, pada kesempatan itu Wagub Edy Pratowo saat menyampaikan sambutan Gubernur kemudian memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah atas pelaksanaan reses anggota DPRD.
Menurutnya, kegiatan reses merupakan jembatan komunikasi yang sangat penting antara anggota dewan dan masyarakat di daerah pemilihannya.
“Melalui reses, aspirasi, harapan, bahkan keluhan masyarakat dapat didengar secara langsung,” ujar Wakil Gubernur.
Ditambahkannya, Pemerintah Provinsi Kalteng berharap koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan legislatif ke depan semakin solid, sehingga berbagai kebijakan yang dihasilkan melalui Peraturan Daerah akan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di Bumi Tambun Bungai.
Senada, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong berharap terjalin harmoni dan sinergi antarlembaga serta seluruh elemen masyarakat demi mendorong kemajuan Kalimantan Tengah. Ketua juga menekankan pentingnya memperkuat semangat kolegialitas di lingkungan legislatif.
Selain itu, Arton menggarisbawahi perlunya pendalaman kajian ilmiah serta dialog konstruktif dengan pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut menjadi kunci menghasilkan kebijakan yang berkualitas, progresif, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Mar)
