Zona Kalimantan, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi memulai Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 melalui Kick Off Meeting di Aula Bapperida, Senin (20/4/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal memperkuat koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan layanan sanitasi, pengelolaan air limbah domestik, serta persampahan di seluruh kabupaten/kota.
Arahan Penjabat Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden yang dibacakan Kepala Bidang Infraswil Bapperida Provinsi Kalteng, Yohanna Endang, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi fondasi penting untuk mencapai target pembangunan sanitasi dalam RPJMN dan RPJMD 2025–2029.
“Kegiatan ini merupakan titik awal penguatan koordinasi lintas sektor sekaligus persiapan implementasi PPSP 2026, termasuk sinergi penyusunan dokumen perencanaan sanitasi tahun 2027,” ujarnya.
Pembangunan sanitasi kini tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada layanan sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Pemerintah menargetkan perubahan paradigma dari sanitasi layak menuju sanitasi aman dengan capaian 30 persen secara bertahap.
Selain itu, sektor sanitasi dinilai strategis dalam mendukung Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan percepatan penurunan stunting. Karena itu, integrasi pembangunan sanitasi dengan sektor perumahan dan air minum menjadi kunci keberhasilan program.
Di bidang persampahan, pemerintah pusat mengarahkan kebijakan tanpa pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru. Fokus pengelolaan sampah akan dialihkan pada penguatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), pengurangan sampah dari sumber, serta pembenahan tata kelola secara menyeluruh.
Berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri, seluruh kabupaten/kota di Kalteng menjadi lokasi pendampingan PPSP 2026. Secara khusus, Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau mengikuti pendampingan tahap awal, sementara Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Seruyan berada pada tahap lanjutan.
Pemprov menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan, pendanaan, serta sumber daya manusia untuk memastikan percepatan implementasi program berjalan optimal.
“Keberhasilan pembangunan sanitasi sangat ditentukan oleh sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,” tegas Linae.
Sumber pendanaan juga diharapkan tidak hanya berasal dari APBD dan APBN, tetapi dapat diperkuat melalui dana desa, CSR, ZISWAF, hingga berbagai skema pembiayaan lainnya.
Kick Off PPSP 2026 diharapkan mendorong pembangunan sanitasi permukiman yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah di Kalimantan Tengah. (Mar)
