Murung Raya, Zona Kalimantan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menggelar rapat paripurna ke-3 masa sidang III tahun 2025 di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (15/9).
Agenda utama rapat kali ini adalah pembahasan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Anggota DPRD Murung Raya, Akhirudin, dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Laporan pertanggungjawaban ini adalah bentuk nyata komitmen transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan,” ungkap Akhirudin.
Ia menambahkan, laporan keuangan yang disampaikan kepada DPRD harus terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diserahkan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Menurutnya, dokumen tersebut tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga menjadi sumber data penting dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan di Murung Raya.
Dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Akhirudin menyebut sempat terjadi dinamika perdebatan yang cukup intens. Namun, hal itu dinilai sebagai wujud tanggung jawab dan komitmen bersama dalam membangun daerah.
“Yang terpenting bukan hanya keputusan yang kita ambil hari ini, tetapi juga bagaimana implementasinya nanti benar-benar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya. (ZK-red)
![Iklan Default](https://zonakalimantan.co.id/wp-content/uploads/2026/01/banner-vertikal_coid.png")
