Asisten Ekobang Seruyan Ikuti Rakor Pengendalian APBD dan APBN se-Kalteng

Palangka Raya, Zona Kalimantan— Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Sekretaris Daerah Seruyan, Adhian Noor, S.IP., M.A.P., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA), Capaian Pembangunan Fisik APBD Semester II, serta Pengendalian APBN se-Kalimantan Tengah yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu–Kamis, 3–4 Desember 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Eka Hapakat, Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, dan dihadiri oleh para kepala daerah, perangkat daerah provinsi, serta perwakilan kementerian dan lembaga vertikal se-Kalimantan Tengah.

Rakor ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka evaluasi dan pengawasan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 31 Oktober 2025.

Pada hari pertama, Rabu (3/12/2025), agenda difokuskan pada Rakor TEPRA yang diawali dengan pembukaan resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah, dilanjutkan pemaparan realisasi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Alokasi Umum (DAU). Paparan juga disampaikan terkait realisasi APBN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, pada hari kedua, Kamis (4/12/2025), Rakor terbagi dalam dua sesi, yakni Rakor APBD pada pagi hari dan Rakor APBN pada siang hari. Dalam sesi Rakor APBD dibahas capaian kinerja pembangunan daerah serta progres pembangunan fisik APBD Semester II Tahun 2025. Diskusi dan stressing dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Adhian Noor menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota agar realisasi anggaran dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan.

“Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan akuntabel, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN,” ujarnya di sela kegiatan.

Melalui rakor ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan, sekaligus mendorong percepatan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran 2025. (PKP)