Bupati Barito Utara Tegaskan Komitmen Pemerintahan Transparan dan Bersih

Zona Kalimantan, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang transparan dan bersih, khususnya dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara yang tahun ini menjadi yang terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah.

Penegasan tersebut disampaikan saat Bupati meresmikan peletakan batu pertama proyek perluasan dan pelebaran jalan di Muara Teweh, Rabu (18/2/2026).

Proyek ini menjadi salah satu pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di ibu kota Kabupaten Barito Utara.

Dalam sambutannya, Shalahuddin menginstruksikan seluruh proyek yang dibiayai APBD harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menegaskan tidak boleh ada penyimpangan sekecil apa pun dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“Teknis yang mengerjakan infrastruktur harus bekerja sesuai ketentuan. Kita tidak main-main dalam hal ini,” tegasnya di hadapan jajaran OPD, kontraktor pelaksana, serta unsur Forkopimda.

Bupati juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak ada praktik intervensi atau “cawe-cawe” dalam proyek pemerintah daerah. Ia menegaskan seluruh proses harus profesional, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

“Jangan ada yang mencoba bermain atau menitip proyek. Semua harus profesional dan sesuai aturan. Kalau ada pelanggaran, pasti ada konsekuensi,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara meminta pendampingan dari Kejaksaan Negeri Barito Utara. Langkah ini diambil sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan agar pelaksanaan proyek berjalan lancar serta bebas dari masalah hukum.

“Kita minta pendampingan dengan Kejari. Kita harus terbuka dan transparan, supaya semua pihak bisa mengawasi dan pembangunan berjalan baik,” katanya.

Menurut Shalahuddin, besarnya APBD Kabupaten Barito Utara tahun ini merupakan amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Anggaran tersebut diharapkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan program pemberdayaan ekonomi.

Ia juga berharap proyek pelebaran jalan yang baru dimulai dapat selesai tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis, sehingga meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal.

“Pembangunan ini untuk masyarakat. Kualitas harus dijaga dan pengawasan harus ketat agar hasilnya baik dan tahan lama,” pungkasnya. (Wln)