Zona Kalimantan, Palangka Raya – Kisah perjuangan siswa dalam mengakses bantuan pendidikan kembali mencuat saat jajaran Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke SMAN 2 Kuala Kapuas, di Kuala Kapuas. Seorang siswi kelas XII-C, Sylvia Agustina Pratiwi, menyampaikan langsung harapannya agar bisa memperoleh bantuan KIP Kuliah demi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Sylvia mengungkapkan berasal dari keluarga sederhana. Orang tuanya bekerja sebagai penjual jamu yang termasuk pelaku UMKM, sementara dirinya merupakan anak tunggal dengan keterbatasan ekonomi.
“Saya dari keluarga sederhana, orang tua berjualan jamu. Saya sudah mencoba mengurus dari awal kelas XII, tapi masih masuk desil 6 sampai 10. Padahal kondisi kami sebenarnya berharap bisa masuk desil 1 sampai 5,” ungkapnya.
Sylvia menjelaskan proses pengajuan bantuan telah dilakukan melalui pihak kecamatan sejak awal. Namun, hasil pendataan kesejahteraan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil keluarganya.
Ia pun berharap ada peninjauan ulang agar bisa memperoleh akses bantuan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Kisah tersebut langsung mendapat perhatian Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo. Ia menegaskan pihaknya akan mendorong perbaikan data kesejahteraan agar siswa dengan kondisi serupa tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan.
“Supaya nanti saat kuliah bisa mendapatkan keringanan melalui KIP Kuliah, kita dorong agar bisa masuk desil 1 sampai 5. Adik ini merupakan salah satu potret dari banyak siswa lain yang mungkin memiliki kondisi serupa,” ujarnya.
Menurut Reza, klasifikasi desil menjadi faktor penting dalam menentukan peluang siswa mendapatkan bantuan pendidikan. Karena itu, pembaruan dan validasi data harus menjadi prioritas.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik serta Dinas Sosial guna memastikan akurasi data kesejahteraan masyarakat, khususnya calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu di Kalimantan Tengah.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat akurasi data terpadu sehingga kebijakan bantuan pendidikan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkeadilan. (Mar)
