Kanal Aduan Kartu Huma Betang Sejahtera Terima 30 Ribu Laporan Sehari

Zona Kalimantan, Palangka Raya – Kanal pengaduan resmi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang disediakan Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, mendapat sambutan antusias dari  masyarakat Kalteng. Tercatat dalam sehari aduan atau laporan masyarakat yang masuk capai 30 ribu laporan.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, usai mengikuti  Rapat Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Rabu (25/2/2026).

“Setelah laman humabetang.id  resmi di luncurkan sebagai pusat verifikasi dan validasi data dari Kartu Huma Betang Sejahtera . Hingga hari ini  tercatat lonjakan laporan yang signifikan, “ ujarnya.

Menurut Rangga, adanya kanal ini agar masyarakat bisa proaktif melaporkan warga yang sekiranya layak dibantu. Kanal ini Ini menjadi basis data yang kuat untuk pemutakhiran ke depan.

Untuk memastikan setiap laporan valid, masyarakat diwajibkan menyertakan dokumen pendukung saat membuat aduan. Dokumen tersebut mencakup Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), foto kondisi tempat tinggal, serta surat keterangan kondisi ekonomi.

 Rangga menekankan, kelengkapan data ini krusial agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai kelayakan calon penerima manfaat.

Saat disinggung mengenai kemungkinan tumpang tindih dengan penerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Rangga menegaskan bahwa prioritas utama adalah mereka yang belum pernah tersentuh bantuan sama sekali.

“Meskipun masih ada kemungkinan (penerima bansos lain terdaftar), kami mengutamakan asas pemerataan. Fokus kami adalah menjangkau masyarakat Kalteng yang benar-benar membutuhkan dan belum pernah menerima bantuan apapun,” jelasnya.

Menyadari tantangan geografis dan belum meratanya akses digital di seluruh Kalteng, Pemprov tidak hanya bergantung pada sistem daring. Sebanyak 1.432 relawan telah dikerahkan ke seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.

“Setiap desa kami tempatkan minimal satu relawan. Untuk wilayah padat penduduk, jumlahnya bisa dua hingga tiga orang. Tugas mereka adalah memverifikasi data di lapangan dan nantinya akan mendampingi Bank Kalteng dalam proses penyaluran bantuan tunai,” tambah Rangga.

Data awal menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah calon penerima tertinggi terkonsentrasi di daerah dengan populasi besar, seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya.

Angka  tersebut sejalan dengan data kemiskinan yang merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), hasil kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Setiap triwulan data akan diperbarui. Jika kondisi ekonomi penerima membaik, statusnya akan disesuaikan. Ini adalah komitmen Bapak Gubernur agar program ini dirasakan oleh mereka yang paling berhak,” tandasnya. (Mar)