Murung Raya, Zona Kalimantan – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran tahun 2026 oleh Pemerintah Pusat akan berdampak signifikan terhadap sejumlah sektor vital di daerah, terutama pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan penyediaan air bersih.
Menurut Rumiadi, sektor infrastruktur menjadi paling terdampak akibat pengurangan alokasi anggaran yang cukup besar untuk proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
“Yang berdampak terhadap program kegiatan infrastruktur tidak terpenuhi,” tegas Rumiadi, Rabu (15/10/2025).
Ia menjelaskan, pemangkasan anggaran tersebut berpotensi memperlambat percepatan pembangunan daerah, karena banyak program harus ditunda atau dikurangi skalanya. Kondisi ini juga dapat berimbas pada perputaran ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha yang berkaitan langsung dengan sektor konstruksi dan jasa.
“Bukan hanya pelaku usaha atau kontraktor yang terdampak, tapi juga pedagang, rumah makan, hingga sektor lain yang bergantung pada kegiatan pembangunan,” ujarnya.
Meski demikian, Rumiadi memastikan bahwa sektor sumber daya manusia (SDM), khususnya terkait penggajian ASN, PPPK, maupun pegawai paruh waktu, tidak akan terdampak oleh pemangkasan anggaran tersebut.
“Untuk penggajian dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) tetap aman. Pemerintah konsisten menjaga hal itu,” jelasnya.
Rumiadi berharap pemerintah daerah tetap dapat melakukan penyesuaian prioritas pembangunan agar pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. (ZK-Red)
![Iklan Default](https://zonakalimantan.co.id/wp-content/uploads/2026/01/banner-vertikal_coid.png")
