KPK Lakukan OTT Keempat 2026 di KPP Banjarmasin, Dugaan Korupsi Masih Didalami

Zona Kalimantan, Banjarmasin – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, OTT keempat sepanjang tahun 2026 berlangsung di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya operasi tersebut saat dikonfirmasi dari Jakarta.

“Benar, di Kalimantan Selatan, tepatnya di KPP Banjarmasin,” ujar Fitroh.

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci materi perkara dalam OTT tersebut. Saat ditanya apakah kasus ini berkaitan dengan dugaan suap atau pemerasan, Fitroh menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman.

“Masih pendalaman,” katanya singkat.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Deretan OTT KPK Sepanjang Tahun 2026

OTT di KPP Banjarmasin ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan KPK sepanjang tahun 2026, yang menunjukkan komitmen lembaga antirasuah dalam pemberantasan korupsi di berbagai sektor.

OTT pertama dilakukan pada 9–10 Januari 2026 dengan mengamankan delapan orang. KPK kemudian mengungkap bahwa kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.

OTT kedua berlangsung pada 19 Januari 2026, dengan penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, bersama 14 orang lainnya. Kasus ini diduga terkait pemerasan dengan modus imbalan proyek, dana CSR, serta gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.

Pada hari yang sama, KPK juga mengonfirmasi OTT ketiga tahun 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menjerat Bupati Pati, Sudewo. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Dengan adanya OTT keempat di KPP Banjarmasin, KPK kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi. Publik kini menanti hasil pendalaman dan penetapan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.