Pemkab Barito Utara Gelar Rakor Percepatan LKPD 2025 dan Penguatan MCSP

Zona Kalimantan, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Barito Utara kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan strategis ini digelar di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Muara Teweh, pada Sabtu (28/2/2026), dan dirangkai dengan pembahasan Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebagai langkah preventif pencegahan tindak pidana korupsi.

Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), seluruh Staf Ahli Bupati, serta jajaran Asisten Setda.

 Selain itu, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kabupaten Barito Utara turut hadir, menegaskan bahwa penyusunan LKPD merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen pemerintahan.

Dalam arahannya, Bupati Barito Utara menegaskan bahwa penyusunan LKPD bukan hanya rutinitas administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur kinerja serta transparansi pemerintah daerah.

“Percepatan dan ketepatan penyusunan LKPD Tahun 2025 sangat krusial. Kita harus memastikan seluruh laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini adalah pondasi utama dalam menciptakan tata kelola keuangan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegas Bupati.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kualitas laporan keuangan akan berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan publik serta hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Selain percepatan LKPD 2025, pembahasan Monitoring Center for Prevention (MCSP) juga menjadi agenda utama dalam rakor. MCSP merupakan instrumen pencegahan korupsi yang mendorong transparansi serta penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah.

Dengan terlaksananya rakor ini, Pemkab Barito Utara optimistis dapat menyelesaikan LKPD Tahun Anggaran 2025 tepat waktu dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Upaya ini menjadi bagian dari visi besar pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi demi kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

Sinergi antara pimpinan daerah, OPD, hingga camat diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan keuangan yang transparan serta bebas dari praktik korupsi. (Wln)