Pemkab Murung Raya Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi

Murung Raya, Zona Kalimantan  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Bupati Heriyus yang diwakili oleh Asisten III Setda, Andri Raya, bersama sejumlah pejabat terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa (4/11/2025).

Rakor yang rutin digelar setiap awal pekan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti dari ruang kerja Sekda Kabupaten Murung Raya, Kantor Bupati Mura.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas nasional yang harus dijaga oleh seluruh pemerintah daerah guna memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

“Daerah diminta terus memantau perkembangan harga bahan pokok, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah untuk menjamin ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” ujar Tito.

Mendagri juga menyoroti sejumlah komoditas penyumbang inflasi utama, seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras. Pemerintah daerah diminta memperkuat operasi pasar, dukungan transportasi pangan, serta penyerapan hasil produksi lokal agar harga tetap stabil. Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional di bawah 3 persen (year-on-year) hingga akhir 2025.

Selain isu inflasi, Kemendagri bersama Kementerian PUPR turut membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, yang merupakan salah satu program prioritas nasional 2025–2029.

Program ini bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menekan angka backlog perumahan di Indonesia. Pemerintah daerah diminta mempercepat proses perizinan, penyediaan lahan strategis, dan pemberian kemudahan bagi pengembang agar program dapat berjalan efektif.

Kemendagri juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kementerian PUPR agar penyaluran program perumahan tepat sasaran. Daerah dengan kesiapan lahan dan dukungan pembiayaan akan menjadi prioritas dalam tahap awal pelaksanaan program tersebut.

Rakor ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mempercepat pembangunan perumahan rakyat yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Murung Raya.(ZK-red)