Pemkab Seruyan Gelar Exit Meeting PDTT BPK RI Tahun Anggaran 2025 

Kuala Pembuang, Zona Kalimantan – Pemerintah Kabupaten Seruyan menggelar kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr. Bahrun Abbas, M.P.H., dan berlangsung di Aula Kantor Bupati Seruyan pada Jum’at (12/12/2025).
 
Exit Meeting merupakan rangkaian akhir dari proses pemeriksaan yang telah dilaksanakan BPK selama lebih dari 50 hari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan. Kegiatan ini menjadi forum penyampaian catatan pemeriksaan sekaligus ajang evaluasi bersama antara BPK dan seluruh perangkat daerah.
 
Pj. Sekda dalam arahanya menyampaikan apresiasi kepada tim BPK atas kerja sama dan pendampingan selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
 
“Kami mengucapkan terima kasih kepada tim BPK yang telah bekerja keras selama proses pemeriksaan. Catatan dan arahan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya berjalan lebih baik,” ujar Pj. Sekda.
 
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi secara tepat waktu dan berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah guna memastikan proses perbaikan berjalan sesuai ketentuan.
 
Sementara itu, tim BPK menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komunikasi yang baik selama pemeriksaan berlangsung. Mereka berharap sinergi antara BPK dan Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat terus terjalin untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
 
Kegiatan ditutup dengan ungkapan terima kasih dari Pemerintah Kabupaten Seruyan kepada seluruh pihak yang terlibat, serta harapan agar hasil pemeriksaan tahun ini menjadi dorongan bagi peningkatan kinerja pada tahun anggaran berikutnya. (PKP)