Murung Raya, Zona Kalimantan – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura), Rejikinoor, S.Sos., menegaskan bahwa perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 harus menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kabupaten.
Menurutnya, perubahan anggaran bukan sekadar penyusunan angka, tetapi merupakan upaya strategis untuk memastikan pembangunan berjalan seimbang antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Perubahan anggaran ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang bagaimana kita memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Murung Raya. Dari pelayanan publik, peningkatan sarana prasarana, sampai penguatan sektor ekonomi masyarakat, semuanya harus berjalan beriringan,” ujar Rejikinoor, Senin (25/8/2025) di Gedung DPRD Mura.
Ia menegaskan bahwa Komisi I akan terus mengawal tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan aturan agar setiap alokasi anggaran memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh warga.
“Kami memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam kerangka transparansi, keterbukaan, dan berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Rejikinoor juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam menyusun dan menjalankan perubahan APBD tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pembangunan agar prosesnya lebih akuntabel.
“Dengan semangat kebersamaan, kita berharap perubahan anggaran ini menjadi pijakan kuat untuk mewujudkan Murung Raya yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.(ZK-red)
![Iklan Default](https://zonakalimantan.co.id/wp-content/uploads/2026/01/banner-vertikal_coid.png")
