Murung Raya, Zona Kalimantan – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura), Bebie, menegaskan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia menyebutkan, prinsip keterbukaan dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses penyusunan maupun perubahan anggaran.
Menurut Ketua Fraksi PDIP Mura tersebut, perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta memperkuat program-program prioritas daerah.
“DPRD akan terus mengawal agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat, terutama sektor pembangunan, pendidikan, dan kesehatan,” tegas Bebie, Senin (25/8/2025).
Ia menjelaskan bahwa rapat paripurna kali ini menjadi momentum penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan Murung Raya tetap sejalan dengan visi daerah. Selain itu, momen tersebut juga memperkuat sinergisitas antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun arah pembangunan yang lebih terstruktur.
Diketahui, DPRD Murung Raya menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun 2025 untuk penandatanganan nota kesepakatan dan keputusan bersama terkait perubahan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung pada Senin (25/8/2025) di Gedung Paripurna DPRD Murung Raya. (ZK-red)
![Iklan Default](https://zonakalimantan.co.id/wp-content/uploads/2026/01/banner-vertikal_coid.png")
