Zona Kalimantan, Muara Teweh – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, secara resmi menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Rapat Paripurna III Masa Sidang I Tahun 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Barito Utara, Rabu (04/03/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi agenda penting dalam proses perumusan kebijakan daerah sekaligus momentum memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyempurnakan substansi sejumlah Raperda yang tengah dibahas.
Dalam forum tersebut, Bupati memberikan tanggapan komprehensif atas berbagai catatan, pertanyaan, serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD terkait arah kebijakan pembangunan daerah.
Salah satu poin utama yang disampaikan adalah terkait keselarasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, serta RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Bupati, keselarasan tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah dituangkan secara jelas dalam struktur dokumen perencanaan daerah, khususnya pada Bab III Tabel 3.1.
Dengan demikian, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja pembangunan di Kabupaten Barito Utara memiliki keterkaitan yang kuat dengan target pembangunan nasional maupun provinsi.
“Kami memastikan bahwa dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara selaras dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini penting agar pembangunan di daerah berjalan harmonis dan mendukung pencapaian visi pembangunan Indonesia secara menyeluruh,” ujar Bupati.
Selain isu perencanaan pembangunan, perhatian besar juga diberikan pada persoalan lingkungan hidup, khususnya penanggulangan banjir yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
Menjawab pertanyaan fraksi DPRD, Bupati memaparkan sejumlah strategi konkret yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah daerah. Salah satunya adalah normalisasi Sungai Bengaris guna meningkatkan kapasitas aliran air dan mengurangi potensi luapan saat curah hujan tinggi.
Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan infrastruktur pengendali banjir secara bertahap dengan target penyelesaian hingga 100 persen pada tahun 2029.
Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pembangunan jangka menengah yang terukur dan berbasis perencanaan teknis yang matang. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai jadwal dan standar teknis.
Di sisi lain, isu pengelolaan sampah perkotaan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemkab Barito Utara saat ini mengoptimalkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di Kelurahan Lanjas sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Selain itu, penerapan sistem sanitary landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga menjadi prioritas guna memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara lebih ramah lingkungan serta sesuai standar kesehatan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak pencemaran lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat di Kabupaten Barito Utara.
“Seluruh indikator tersebut telah kami integrasikan ke dalam program perangkat daerah guna memastikan pelaksanaan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran,” tegas H. Shalahuddin di hadapan pimpinan dan anggota DPRD. (Wln)
