Zona Kalimantan, Muara Teweh – Bupati Barito Utara H Shalahuddin mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Indoor, Kota Palangka Raya, Kamis (6/8/2026).
Rakor dibuka resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran dengan mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Kartu Huma Betang Sejahtera” turut jajaran Forkopimda Kalteng, bupati dan wali kota se-Kalteng.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa kemajuan pembangunan daerah tidak hanya dimulai dari kantor gubernur maupun bupati dan wali kota. Menurutnya, pembangunan justru harus diperkuat dari desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Gubernur bersama Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo terus mendorong pemerataan pembangunan dari wilayah pedalaman hingga perkotaan. Untuk mendukung tujuan tersebut, Gubernur menyampaikan enam poin penting yang harus menjadi perhatian bersama para kepala desa dan lurah.
Enam fokus tersebut meliputi efisiensi anggaran yang terukur, penguatan RTRW dan tata kelola pertanahan, kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perang melawan narkoba, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan kerukunan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Dr. Linae Victoria Aden dalam laporan panitia menyampaikan, Rakor Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalteng 2026 bertujuan memperkuat sinergi lintas pemerintahan.
Selain itu, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan peran kepala desa dan lurah dalam pencegahan karhutla, mewujudkan desa bersih narkoba (Bersinar), memperkuat akuntabilitas keuangan desa, menyinkronkan data sosial ekonomi, serta menjaga stabilitas kamtibmas.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin turut memaparkan berbagai langkah konkret pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan di wilayahnya. Pemkab Barito Utara, kata dia, terus mengawal pembangunan melalui 11 Program Unggulan dan 12 Program Prioritas.
Program tersebut juga diselaraskan dengan program Pemerintah Provinsi Kalteng, seperti Huma Betang dan pasar murah, serta program pemerintah pusat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Khusus dalam penanganan karhutla, Bupati Barito Utara melaporkan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan status siaga karhutla mulai 1 Agustus hingga 30 September 2026. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Kodim, Polres, serta organisasi perangkat daerah terkait.
Selain penanganan karhutla, Pemkab Barito Utara juga terus mengoptimalkan potensi sektor strategis daerah, terutama perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Red)
