Zona Kalimantan, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam menata sektor pertambangan rakyat melalui pendekatan legalitas, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
Hal itu terungkap saat Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Darliansjah menghadiri Deklarasi Aliansi Penambang Rakyat Kalimantan Tengah (APR-KT) di Aula KNPI Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (10/4/2026).
Gunernur Kalteng dalam sambutan di sampaikan Darliansjah menekankan urgensi pengelolaan sumber daya alam secara seimbang di tengah tingginya potensi tambang di daerah.
Dikatakan bahwa kekayaan alam harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.
“Kekayaan sumber daya alam kita ibarat pisau bermata dua. Ia dapat menjadi motor penggerak ekonomi, namun juga berpotensi menimbulkan persoalan ekologis dan sosial apabila tidak dikelola secara bijaksana,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penataan pertambangan rakyat merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan aspek perizinan, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan ekonomi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap masyarakat penambang.
“Permasalahan pertambangan rakyat tidak bisa dipandang semata sebagai persoalan teknis perizinan. Di dalamnya terdapat aspek legalitas, perlindungan, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Darliansjah juga menekankan pentingnya transformasi dari praktik pertambangan tanpa izin menuju sistem yang legal melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pertambangan yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan. (Mar)
