Zona Kalimantan, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Workshop Keterlibatan Aktor Non-Pemerintah dalam Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) 2026-2030, di Aula Bapperida Kalteng, Kamis (4/6/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Kalteng untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, hingga lembaga internasional dalam mendukung pencapaian target SDGs 2030.
Saat membacakan sambutan Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Plt Kepala Bapperida Kalteng Syahfiri menegaskan pentingnya pendekatan Kemitraan Multi-Pemangku Kepentingan (MSP) yang mengedepankan prinsip No One Left Behind atau tidak ada yang tertinggal.
“Pendekatan ini juga mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” ujar Syahfiri.
Menurutnya, penyusunan RAD SDGs menjadi instrumen penting untuk memastikan target pembangunan daerah tetap sejalan dengan agenda nasional dan global. Dokumen tersebut juga akan menjadi dasar evaluasi serta monitoring capaian pembangunan secara berkala.
Syahfiri mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk memperkuat sinergi dalam penyusunan RAD SDGs agar target pembangunan berkelanjutan dapat tercapai tepat waktu.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kalteng, Chandra F. Asmara, menjelaskan bahwa workshop ini merupakan bagian dari rangkaian kerja sama Pemprov Kalteng dengan lembaga kerja sama internasional Jerman (GIZ) yang telah berjalan sejak 2024.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif masyarakat, perguruan tinggi, sektor usaha, perbankan, lembaga filantropi, dan organisasi profesi menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian indikator pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
Workshop yang berlangsung selama dua hari tersebut turut dihadiri perwakilan GIZ, GFA, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, pelaku usaha, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan dari pilar sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola. (Mar)
