Zona Kalimantan, Kuala Pembuang – Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kabupaten Seruyan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 kembali harus ditunda akibat tidak kuorum kehadiran anggota dewan.
Penundaan ini menjadi yang kedua kalinya untuk agenda yang sama dalam kurun waktu sepekan terakhir.
Rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Seruyan, Kamis, 18 Juni 2026, dipimpin Wakil Ketua I DPRD Seruyan, Harsandi. Namun, rapat tidak dapat dilanjutkan karena hanya dihadiri 12 anggota dari total 25 anggota DPRD Seruyan.
Sebelumnya, rapat paripurna dengan agenda serupa yang dijadwalkan pada Rabu, 10 Juni 2026 juga mengalami penundaan karena hanya dihadiri tujuh anggota DPRD Seruyan.
Agenda rapat tersebut adalah penyampaian jawaban Bupati Seruyan atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sedang dibahas.
“Karena jumlah anggota yang hadir tidak sampai 13 orang atau setengah dari jumlah keseluruhan anggota DPRD, maka rapat paripurna hari ini saya skors sampai rapat Badan Musyawarah (Banmus) berikutnya,” kata Harsandi saat memimpin sidang.
Usai rapat, Harsandi mengaku sangat menyayangkan kembali tertundanya agenda penting DPRD akibat minimnya kehadiran anggota dewan.
Menurutnya, penundaan yang terjadi dua kali berturut-turut menunjukkan belum optimalnya kehadiran anggota dalam menjalankan tugas kelembagaan DPRD.
“Selaku unsur pimpinan saya sangat menyayangkan. Dua kali memimpin rapat paripurna, dua kali juga tidak kuorum sehingga harus ditunda. Rentang waktunya juga cukup panjang. Saya sangat menyayangkan rekan-rekan yang tidak bisa hadir hari ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa DPRD Seruyan sebenarnya telah memberikan waktu yang cukup longgar untuk pelaksanaan berbagai agenda internal. Bahkan, menurutnya dibandingkan dengan kabupaten lain Seruyan jauh lebih longgar.
Harsandi juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Seruyan yang dinilai telah mengakomodasi berbagai hak anggota DPRD dengan baik. Mulai dari pelaksanaan perjalanan dinas hingga kegiatan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah daerah karena apa yang menjadi hak anggota DPRD sudah terakomodir dengan baik, mulai dari perjalanan dinas hingga pokir. Maka sudah seharusnya semua bisa bekerja sesuai dengan kewajiban kita selaku anggota legislatif,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Harsandi mengatakan akan mengelar rapat bersama fraksi fraksi untuk mengevaluasi serta mengatur ulang agenda kegiatan DPRD Seruyan. (Wln)
