Pemkab Murung Raya Gelar Bimtek Implementasi Kebijakan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Murung Raya, Zona Kalimantan – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) melalui Bupati Heriyus, yang diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Mura, Sarwo Mintarjo, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Alltrue Hotel Palangka Raya, Kamis (16/10/2025), diikuti oleh para Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan pegawai pengelola keuangan di lingkungan Pemkab Murung Raya. Turut hadir pula pihak Yogya Executive School (YES) beserta tim narasumber dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Dalam sambutan Bupati Heriyus yang dibacakan oleh Plt. Sekda Sarwo Mintarjo, disampaikan bahwa penyajian laporan keuangan perangkat daerah harus dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku.

“Laporan keuangan perangkat daerah merupakan dasar dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang akan disampaikan kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan utama dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah serta laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Sarwo.

Lebih lanjut, Sarwo Mintarjo menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap para pengelola keuangan di setiap perangkat daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. SDM yang handal menjadi kunci sukses dalam tata kelola keuangan daerah yang baik,” tambahnya.

Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana diskusi dan evaluasi dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan, serta menjadi langkah konkret dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya. (ZK-red)