Bupati Seruyan Terima Kunker Komisi I DPRD Kalteng, Bahas Optimalisasi PKB dan Peningkatan Layanan Samsat

Zona Kalimantan, Kuala Pembuang – Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda didampingi Pj Sekda Seruyan dr Bahrun Abbas, menerima kunjungan kerja rombongan Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Rumah Jabatan Bupati Seruyan, Kamis, 5 Februari 2026.

Rombongan Komisi I DPRD Kalteng dipimpin langsung oleh Ir H Muhajirinm bersama anggota lainnya, H Sudarsono, Pipit Setyorini, Yeni Maria Marselina, Purdiono, Hj Kasri Yani, Armada, Dr Toga H Nadeak, Drs Yohanes Freddy Ering dan Endang Susilawatie .

Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, khususnya terkait optimalisasi pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta peningkatan  pelayanan Samsat di Kabupaten Seruyan.

Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Kalteng dalam menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat dukungan terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah, terutama melalui kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Dalam rangka memaksimalkan pelayanan Samsat di kecamatan, khususnya Kecamatan Hanau, Pemkab Seruyan tahun ini akan membantu  mobil operasional beserta dukungan anggaran,” ujar Ahmad Selanorwanda.

Ia menegaskan, dukungan Pemerintah Kabupaten Seruyan terhadap penguatan layanan Samsat merupakan bagian dari strategi besar dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemkab Seruyan berkomitmen meningkatkan sinergi bersama Samsat guna meningkatkan penerimaan daerah, sebagaimana arahan yang disampaikan Pak Gubernur Kalteng dalam beberapa pertemuan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Bupati Seruyan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan DPRD Provinsi Kalteng yang terus memberikan masukan serta dukungan konkret dalam upaya peningkatan PAD, baik di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah maupun Kabupaten Seruyan.

Sinergi antara Pemkab Seruyan, DPRD Provinsi Kalteng, dan instansi teknis diharapkan mampu memperkuat pelayanan public dan mendorong pertumbuhan pendapatan daerah secara berkelanjutan. (WLN)