Rakor KHBS, Pemprov Kalteng Perkuat Koordinasi Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Zona Kalimantan, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, menggelar  Rapat Koordinasi Unsur Pendukung Program Kartu Huma Betang Sejahtera yang digelar di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (26/2/2026).

Rakor dipimpin  Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran

Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, saat menyampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa Program Kartu Huma Betang Sejahtera adalah langkah strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Kartu Huma Betang Sejahtera adalah komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan dukungan tepat sasaran,” ucap  Leonard.

Leonard menjelaskan bahwa Program Kartu Huma Betang Sejahtera bukan sekadar bantuan, tetapi bagian dari sistem pelayanan terpadu yang memerlukan dukungan lintas sektor.

“Program Kartu Huma Betang Sejahtera bukan sekadar simbol kebijakan, tetapi instrumen pelayanan yang harus dikelola secara terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan memastikan kesiapan teknis sebelum pelaksanaan di lapangan.

“Saya menegaskan seluruh unsur pendukung bergerak bersama, menyamakan langkah, dan memastikan pelaksanaannya tepat sasaran serta memberi dampak nyata bagi masyarakat,” pintanya.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Eddy Karusman, menjelaskan bahwa Bantuan Sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) adalah program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupa bantuan pangan senilai Rp150.000 melalui Perum BULOG dan bantuan tunai Rp250.000 melalui rekening Bank Kalteng.

 Program ini menargetkan hingga 300.000 keluarga penerima manfaat di 13 kabupaten dan 1 kota guna meringankan beban pengeluaran serta mendukung pemenuhan kebutuhan gizi.

“Program ini ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan miskin yang terdata dalam DTSEN serta tidak menerima bantuan sosial lain,” jelasnya.  

Penyalurannya dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah dengan dukungan relawan Huma Betang guna menjamin ketertiban, transparansi, dan ketepatan sasaran,” imbuhnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (BKAD) Syahfiri, menyampaikan bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah adalah dukungan pemerintah provinsi berupa tambahan penghasilan bagi unsur masyarakat dan aparat yang mengawal penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera.

 Penerima meliputi Damang, Sekretaris Damang, Mantir Kecamatan dan Desa, Ketua RT, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta pemuka agama sebagai pengawas di lapangan.

“Proses dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur, mulai dari pendataan di tingkat kabupaten/kota, pengajuan usulan kepada Gubernur, verifikasi oleh perangkat daerah sesuai kewenangan, hingga penetapan melalui SK Gubernur, “ tandas Syahfiri. (Mar)