Zona Kalimantan, Palangka Raya – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 mengalami penurunan tajam. Dari Rp 8,3 triliun pada 2025, APBD 2026 menyusut menjadi sekitar Rp 5,4 triliun, atau turun 34,71 persen.
Penurunan ini membuat Pemerintah Provinsi Kalteng harus mengerucutkan arah pembangunan dengan memprioritaskan sektor-sektor yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S Ampung, mengatakan kondisi fiskal yang terbatas menuntut penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas secara ketat dalam pengelolaan anggaran.
“Belanja harus dipilah, hanya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi prioritas,” ujarnya usai kegiatan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Senin (12/1/2026).
Leonard menegaskan, Pemprov Kalteng memfokuskan anggaran pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Sementara belanja rutin dan nonprioritas akan ditekan seminimal mungkin agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi peran BUMD.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan langkah antisipatif dilakukan sesuai arahan Mendagri, di antaranya dengan efisiensi anggaran perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
Edy juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng untuk menggali sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat kecil, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah, serta mempercepat penyerapan anggaran guna menggerakkan perekonomian daerah. (ZK-red)
