Bupati Seruyan Buka Rakor dan Evaluasi PAD Tahun 2025 di Aula Bapenda 

Kuala Pembuang, Zona Kalimantan – Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, S.E., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025 serta Optimalisasi Pemungutan PAD Tahun Anggaran 2026, yang dilaksanakan di Aula Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Selasa (23/12/2025).
 
Dalam sambutannya, Bupati Seruyan menegaskan bahwa kebijakan fiskal daerah memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah.
 
“Kebijakan fiskal daerah merupakan instrumen strategis pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Dari sisi pendapatan, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola-pola konvensional, tetapi harus mampu berinovasi, memperluas basis penerimaan, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah,” tegas Bupati.
 
Bupati juga menyampaikan bahwa diversifikasi pendapatan daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan angka PAD, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
 
“Diversifikasi pendapatan ini penting untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah, mengurangi ketergantungan pada transfer pusat, serta membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan,” ujarnya.
 
Memasuki akhir Tahun Anggaran 2025, Bupati menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap capaian realisasi PAD di masing-masing perangkat daerah sebagai dasar perumusan strategi pemungutan PAD tahun 2026.
 
“Evaluasi realisasi PAD menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pemungutan PAD Tahun Anggaran 2026, terlebih di tengah tantangan penurunan pendapatan transfer dari pusat. Karena itu, optimalisasi PAD harus semakin kita perkuat,” kata Bupati.
 
Untuk menghadapi Tahun Anggaran 2026, Bupati menekankan sejumlah arah kebijakan strategis, antara lain penguatan regulasi, digitalisasi sistem pemungutan, pemutakhiran basis data wajib pajak, peningkatan pengawasan, pengembangan inovasi daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PAD.
 
“Saya mengharapkan seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama. Diperlukan sinergi, integritas, dan inovasi berkelanjutan agar setiap potensi pendapatan dapat dikelola secara optimal, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.