Zona Kalimantan – Gunung Mas – DPRD Gunung Mas menyampaikan sejumlah rekomendasi penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran 2025. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Juru bicara DPRD Gunung Mas, Herda, mengatakan rekomendasi ini mencakup berbagai sektor prioritas mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan keuangan, pendidikan, kepegawaian, hingga pertanian dan tata kelola pemerintahan.
Salah satu poin utama yang disoroti DPRD adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD mendorong pemerintah daerah melalui perangkat terkait agar lebih optimal menggali potensi pendapatan yang belum maksimal.
Langkah yang direkomendasikan meliputi Penguatan pendataan potensi pajak dan retribusi, Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan Evaluasi kebijakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
DPRD menekankan perlunya peningkatan kualitas perencanaan teknis kegiatan serta efektivitas penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat. Evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah dengan tingkat serapan anggaran rendah juga menjadi perhatian khusus.
Pada sektor pendidikan, DPRD meminta peningkatan pengawasan dan pembinaan tenaga pendidik, termasuk penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN). Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan juga dianggap penting untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas.
Di bidang kepegawaian, DPRD menegaskan pentingnya penegakan disiplin aparatur secara tegas dan konsisten, serta optimalisasi peran atasan langsung dalam pembinaan kinerja.
Sektor pertanian turut menjadi fokus rekomendasi. DPRD mendorong optimalisasi program pengembangan pertanian, termasuk program cetak sawah.
Langkah ini dinilai strategis dalam mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan melalui Penguatan koordinasi antar perangkat daerah, Transparansi kebijakan, Konsistensi tindak lanjut rekomendasi DPRD sebelumnya dan Peningkatan kualitas pelayanan publik dan respons cepat terhadap masalah sosial
Selain itu, penguatan fungsi pengawasan internal juga ditekankan dengan mengedepankan pembinaan dan pencegahan potensi pelanggaran hukum.
“Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan berintegritas,” pungkas Herda.(Red)
