Zona Kalimantan, Palangka Raya – Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (13/7/2026).
Rakor yang dipimpin pemerintah pusat tersebut tidak hanya membahas strategi pengendalian inflasi daerah, tetapi juga mengulas kenaikan harga ikan segar, progres pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, rilis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa inflasi year-on-year (yoy) mengalami tren peningkatan selama tiga bulan terakhir. Inflasi tercatat sebesar 2,42 persen pada April, naik menjadi 3,08 persen pada Mei, dan kembali meningkat menjadi 3,34 persen pada Juni 2026.
Menurut Tito, pemerintah daerah perlu menjaga inflasi agar tidak menembus batas atas 3,5 persen karena dapat berdampak pada daya beli masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa kelompok makanan, minuman, tembakau, transportasi, serta perhiasan emas masih menjadi penyumbang utama kenaikan inflasi. Sementara itu, inflasi month-to-month (mtm) pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,44 persen, lebih tinggi dibandingkan Mei yang berada di angka 0,28 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa kenaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas pangan, seperti bawang merah, bawang putih, beras, wortel, dan ikan segar. Selain itu, harga minyak goreng juga mulai menunjukkan tren peningkatan.
Amalia menjelaskan, kenaikan harga solar dan kondisi cuaca yang kurang mendukung aktivitas penangkapan ikan menjadi faktor utama melonjaknya harga ikan segar. Secara nasional, komoditas ikan segar mengalami inflasi year-on-year sebesar 8,87 persen yang terjadi di 36 provinsi.
Dalam rakor tersebut, BPS juga melaporkan telah merampungkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 pada 10 Juli 2026. Data terbaru tersebut mencakup 290.125.073 data individu dan 95.980.577 data keluarga, dengan tingkat pemutakhiran mencapai 33,13 persen.
“DTSEN adalah data yang dinamis, sehingga pemutakhiran menjadi keharusan,” tegas Amalia.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memperbarui DTSEN agar kebijakan sosial yang diambil pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Ia menjelaskan terdapat tiga mandat Presiden kepada Kementerian Sosial, yakni memastikan DTSEN selalu mutakhir, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, serta mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang seluruhnya bergantung pada akurasi data.
“Tidak mungkin pemutakhiran dan pemanfaatan DTSEN berjalan maksimal tanpa dukungan pemerintah daerah. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran DTSEN, dan digitalisasi sistem pelaporan,” ujar Saifullah Yusuf.
Rakor turut diikuti secara virtual oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Anang Dirjo, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, BPS Kalimantan Tengah, Biro Umum Setda Kalteng, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan data BPS, inflasi year-on-year Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 4,47 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,61. Sementara itu, inflasi month-to-month tercatat 0,23 persen, sedangkan inflasi year-to-date mencapai 2,39 persen.
Kenaikan inflasi di Kalimantan Tengah didominasi oleh kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi, terutama dipengaruhi naiknya harga beras, bensin, minyak goreng, ikan nila atau patin, serta cabai rawit. (Mar)
