Wabup Seruyan Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2025 Secara Daring 

Kuala Pembuang, Zona Kalimantan — Wakil Bupati Seruyan H. Supian, S.Ag., mengikuti kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (AKN VI) BPK RI, Kamis (12/2/2026). Kegiatan tersebut diikuti secara daring dari ruang rapat Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan.
 
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Seruyan sebagai perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.
 
Entry meeting ini dilaksanakan secara hybrid dari Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bali dan dihadiri Anggota VI BPK RI Dr. Muhammad Azis, Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Riska Halo, Dirjen AKN VI, para Kepala Perwakilan BPK wilayah Tengah dan Timur, serta kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Tercatat sebanyak 13 gubernur atau wakil gubernur hadir langsung, sementara 211 bupati dan 30 wali kota mengikuti secara daring.
 
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui peningkatan pajak dan retribusi daerah serta penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi menuju program Satu Data Indonesia pada 2027. Kepala daerah juga diminta bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
 
Sementara itu, Anggota VI BPK RI menegaskan bahwa pemeriksaan LKPD bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). BPK juga menyoroti pentingnya penyelesaian temuan lama serta pemeriksaan tematik terkait ketahanan pangan, lingkungan hidup, kehutanan, dan manajemen aset daerah.
 
Kegiatan ditutup dengan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan secara simbolis kepada para gubernur yang hadir sebagai tanda dimulainya proses audit lapangan di masing-masing daerah.
Pemerintah Kabupaten Seruyan menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh proses pemeriksaan dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan, sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.